Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. kemhan.go)

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. kemhan.go)

HALOAGRO.COM – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga memberikan tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo – Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana.

Airlangga membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen,” kata Airlangga.

Usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7/2024), Airlangga mengatakan belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas,” jelasnya.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Harianekonomi.com dan Ekonominews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Topikindonesia.com dan Jabarraya.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

Berita Terkait

Danantara Fasilitasi Kerja Sama Geothermal PLN dan Pertamina Capai NZE 2060
Stop Impor Beras! Pemerintah Pastikan Indonesia Swasembada Pangan di 2025
Era Baru Migas Rakyat Dimulai, Pemerintah Posisikan UMKM Jadi Pemasok
Meninggalnya Kwik Kian Gie dan Pertanyaan tentang Arah Ekonomi Indonesia
50 Pesawat Boeing untuk Garuda: Kesepakatan Lama, Tantangan Baru
Indonesia Beralih ke Barat: Kontrak Energi AS Tandai Era Baru Diplomasi BBM
Press Release Berbayar: Cara Praktis Memastikan Pesan Perusahaan Sampai ke Publik
Haji Isam & Jhonlin Group: Bisnis Batu Bara Hingga Energi Terbarukan

Berita Terkait

Rabu, 30 Juli 2025 - 15:23 WIB

Stop Impor Beras! Pemerintah Pastikan Indonesia Swasembada Pangan di 2025

Rabu, 30 Juli 2025 - 14:47 WIB

Era Baru Migas Rakyat Dimulai, Pemerintah Posisikan UMKM Jadi Pemasok

Rabu, 30 Juli 2025 - 10:19 WIB

Meninggalnya Kwik Kian Gie dan Pertanyaan tentang Arah Ekonomi Indonesia

Selasa, 29 Juli 2025 - 14:29 WIB

50 Pesawat Boeing untuk Garuda: Kesepakatan Lama, Tantangan Baru

Selasa, 29 Juli 2025 - 07:42 WIB

Indonesia Beralih ke Barat: Kontrak Energi AS Tandai Era Baru Diplomasi BBM

Berita Terbaru