Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SDR lapor ke KPK terkait dengan penawaran dari  perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group atas dugaan penggelembungan harga beras impor. (Pixabay.com/Peggy_Marco)

SDR lapor ke KPK terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group atas dugaan penggelembungan harga beras impor. (Pixabay.com/Peggy_Marco)

HALOAGRO.COM – Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras yang melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mendapat dukungan.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyampaikan hal tersebut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

SDR lapor ke KPK terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Laporan dilakukan pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” kata Fernando.

Pansus itu, kata dia, diperlukan guna mendalami dugaan mark up impor beras agar tak ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut.

“Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,” ucapnya.

Dia juga menilai pembentukan Pansus tersebut diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian RI agar ke depannya lebih berpihak kepada petani.

“Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujarnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoekbis.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Helloidn.com dan Jakartaoke.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Riza Chalid Ditersangkakan Korupsi Minyak, Kejagung Koordinasi dengan Singapura
Risiko Hukum Tambang Mengemuka, KPK Panggil Eks Menteri Bahas Tata Kelola
Kasus Korupsi EDC BRI: KPK Telusuri Rp700 Miliar, Sita Rp10 Miliar
Heboh Surat untuk Istri Menteri, Maman Datangi KPK dengan Bukti
Dituding Nepotisme, Menteri UMKM Klarifikasi Heboh Surat Istri ke KPK
Proyek EDC BRI Rp2,1 T Diduga Bocor, KPK Cegah Indra Utoyo
Mafia Sawit Terkapar! Kejagung Sita Rp1,3 T dari Musim Mas dan Permata
Kejagung Sita Rp11,8 Triliun dari Wilmar, Uang Korupsi CPO

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:02 WIB

Riza Chalid Ditersangkakan Korupsi Minyak, Kejagung Koordinasi dengan Singapura

Kamis, 10 Juli 2025 - 14:55 WIB

Risiko Hukum Tambang Mengemuka, KPK Panggil Eks Menteri Bahas Tata Kelola

Rabu, 9 Juli 2025 - 15:15 WIB

Kasus Korupsi EDC BRI: KPK Telusuri Rp700 Miliar, Sita Rp10 Miliar

Sabtu, 5 Juli 2025 - 06:37 WIB

Dituding Nepotisme, Menteri UMKM Klarifikasi Heboh Surat Istri ke KPK

Kamis, 3 Juli 2025 - 10:09 WIB

Proyek EDC BRI Rp2,1 T Diduga Bocor, KPK Cegah Indra Utoyo

Berita Terbaru