JAKARTA — Di ruang pertemuan Kementerian BUMN Jakarta, Senin pagi yang gerimis itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, berbicara tegas kepada para pimpinan BUMN.
“Perintah Bapak Presiden, kali ini koperasi tidak boleh tidak sukses, harus sukses,” ujarnya membuka rapat koordinasi yang krusial.
Koperasi Desa Merah Putih —program besar yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di level desa – tengah dipersiapkan untuk diluncurkan secara nasional.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Kejagung Sita Rp11,8 Triliun dari Wilmar, Uang Korupsi CPO
SCROLL TO RESUME CONTENT
Targetnya tidak main-main: 80 ribu koperasi beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.
Agar mesin koperasi ini bergerak, Zulkifli menggarisbawahi satu hal penting: keberpihakan BUMN akan menjadi penentu utama.
Peran Strategis BUMN: Dari Permodalan hingga Distribusi Sembako
Dalam rapat itu, disepakati bahwa keterlibatan Badan Usaha Milik Negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyangkut peran aktif dan operasional.
Baca Juga:
Kejagung Tunggu Bola Panas Tambang Ilegal Papua, Izin Dicabut, Dugaan Korupsi Masih Bebas Melenggang
Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, akan menyediakan pembiayaan koperasi dengan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit.
Tak berhenti di situ, distribusi logistik juga akan diambil alih oleh BUMN sektor pangan seperti Bulog dan ID Food.
Keduanya ditugaskan menjadi agen penyalur kebutuhan pokok —pupuk, gas, sembako, minyak goreng, dan gula — kepada koperasi di pelosok negeri.
Sementara itu, PT Pos Indonesia akan ikut serta menyalurkan bantuan sosial berbasis koperasi, menggantikan model penyaluran bantuan tunai yang selama ini dinilai tidak efektif dan rawan penyimpangan.
Baca Juga:
Erick Thohir: Garuda Indonesia Tidak Lagi Terima PMN, Danantara Siap Suntik Modal Secara Korporasi
Digitalisasi Koperasi: Pelajaran dari Kegagalan KUD
Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengkritik model koperasi lama yang sarat dengan praktik pengelolaan keuangan tidak transparan.
Ia menyinggung bagaimana dulu Koperasi Unit Desa (KUD) lebih banyak jadi celengan warga ketimbang lembaga usaha produktif.
“Kalau kelihatan di brankas ada duit, dipinjam terus. Jadi enggak ada yang menyimpan,” ujarnya, merujuk praktik simpan pinjam yang tak profesional.
Untuk mencegah hal itu terulang, pemerintah menunjuk Telkom Indonesia sebagai pengembang sistem digitalisasi koperasi.
Semua transaksi di Kopdes Merah Putih akan dilakukan secara nontunai menggunakan QRIS, dan pengelolaan keuangan akan dipantau secara real-time untuk memastikan akuntabilitas.
Layanan keuangan digital milik BRI, BRILink, juga akan diintegrasikan untuk mendekatkan layanan keuangan formal ke masyarakat desa.
Masih Ada Keraguan: Minimnya Rincian Teknis dan Tanggapan Korporasi
Meski antusiasme pemerintah tinggi, tidak semua pihak menyambut dengan kejelasan.
Ketika ditanya soal mekanisme teknis penyaluran kredit oleh Himbara, baik Zulkifli maupun Menteri BUMN Erick Thohir memilih bungkam.
Hal serupa juga ditunjukkan oleh Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, yang menolak memberikan komentar terkait potensi kolaborasi dengan Kopdes Merah Putih.
Ketiadaan penjelasan ini menimbulkan kekhawatiran. Di satu sisi, target waktu berjalan ketat – musyawarah desa khusus (musdesus) untuk pembentukan koperasi harus selesai pada 31 Mei 2025, dan legalisasi ke Kementerian Hukum paling lambat 30 Juni 2025.
Di sisi lain, belum ada mekanisme publik yang menjelaskan skema pendanaan, risiko gagal bayar, ataupun perlindungan hukum bagi anggota koperasi.
Koperasi sebagai Jalan Tengah Ekonomi Nasional?
Proyek besar seperti Kopdes Merah Putih adalah momentum penting dalam mengembalikan semangat koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional.
Namun, sejarah koperasi di Indonesia tak luput dari kegagalan.
Banyak KUD kolaps karena intervensi politik, lemahnya manajemen, dan absennya sistem digital yang transparan.
Kini, pendekatan berbasis teknologi dan integrasi dengan ekosistem BUMN menjadi harapan baru.
Namun agar harapan itu menjadi kenyataan, dibutuhkan perincian kebijakan yang konkret, dukungan hukum yang kuat, dan komitmen jangka panjang dari BUMN, bukan sekadar simbolik.
Jika koperasi dibina dengan prinsip tata kelola yang sehat dan inklusif, Kopdes Merah Putih bisa menjadi tonggak baru transformasi ekonomi desa.
Namun bila kembali menjadi alat politik atau proyek jangka pendek, kita berisiko mengulang kegagalan masa lalu—hanya kali ini dengan teknologi yang lebih mahal.***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Mediaemiten.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
