PANGANNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi impor beras melalui Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen.
Dia menyampaikan hal itu mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024)
“Enggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang darimana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana.”
Baca Juga:
Target Pencapaian Swasembada Pangan Maju Jadi Tahun 2027, Ini Penegasan Menko Pangan Zulkifli Hasan
“Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin.”
“Nah itu tidak mudah,” kata Presiden Jokowi berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.
Adapun sejauh ini berdasarkan data terakhir pada awal Mei 2024, realisasi importasi beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton.
Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton.
Baca Juga:
Kemenkeu Tarik Utang Rp438,1 Triliun, INDEF: Salurkan untuk Belanja Produktif agar Dukung Ekonomi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Beri Penjelasan Jakarta Masih Berstatus Sebagai Ibu Kota Negara
Berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Artinya, sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional.
Sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.
Baca Juga:
Seluas 338 Hektar, Koperasi Aroma Kelola Lahan Perkebunan Sawit Bekas Pertambangan Barubara
Dibandingkan Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Kredit UMKM pada September 2024 Cenderung Melambat
Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni.
Dan diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden menjelaskan bahwa inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global.
Namun demikian, harga beras di Indonesia patut disyukuri mengingat ada negara lain yang mengalami kenaikan beras hingga 50 persen.
Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah.
Karena harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.
“Kita jaga harga beras itu enggak gampang. Kalau tinggi masyarakat pasti, ibu-ibu pasti (protes), tapi petani seneng, karena harganya naik tinggi gitu lho.”
“Tapi kalau harga bisa saja kita tekan, impor banyak biar harga jadi murah, tapi petani ini rugi,” kata Presiden.
Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga.***
Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Fokussiber.com dan Ekspres.news
Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
