Masuknya 1000 Ton Impor Beras Asal Vietnam ke Sentra Produksi Beras Dinilai Sama dengan Mencekik Petani

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 18 April 2024 - 10:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I Johan Rosihan. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I Johan Rosihan. (Dok. Dpr.go.id)

MEDIAAGRI.COM – Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I Johan Rosihan mengaku prihatin dan khawatir atas masuknya 1000 ton impor beras asal Vietnam.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bulog, pasokan beras impor tersebut rencananya akan masuk ke Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar.

Menurutnya, tindakan impor ini akan berdampak serius merugikan petani mengingat saat ini sedang panen raya.

Johan mengingatkan Bulog agar jangan sembarangan melakukan pasokan beras ke wilayah sentra produksi beras nasional.

Menurutnya, harus ada pertimbangan yang matang untuk menjaga keberpihakan kepada petani yang tengah menghadapi musim panen raya.

Dan semua petani sedang dilanda kekhawatiran jatuhnya harga gabah akibat pasokan beras impor ini.

“Masuknya beras impor ke Pulau Sumbawa bakal mencekik petani,” kata Johan, dikutip dari laman resmi DPR RI.

“Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras,” imbuh Johaan

Pemerintah Harus Jamin Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan Pemerintah harus sadar bahwa pasokan beras impor ini akan mempengaruhi harga di tingkat petani.

Untuk itu Politisi Fraksi PKS ini meminta pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh.

“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami petani akibat dari pasokan beras impor ini,” ucap Johan.

Selain itu, lanjut Johan, pemerintah harus menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat pasokan beras impor tersebut masuk ke Pulau Sumbawa agar harga jual petani tidak jatuh.

Sehingga, para petani diharapkan dapat menikmati keuntungan pada saat panen raya ini.

“Pemerintah harus pastikan bahwa petani tidak boleh mengalami kerugian akibat pasokan beras impor ini.”

“Kita harus memberi dukungan bagi semua petani untuk meningkatkan produksi beras di kawasan sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini,” imbuh Johan.

Di sisi lain, Johan menilai agar Bulog jangan berdalih pasokan tersebut untuk kebutuhan bantuan pangan.

Sebab, menurutnya, bantuan pangan untuk masyarakat haruslah diprioritaskan bersumber dari hasil keringat petani di Sumbawa dan KSB.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sehingga daerah sentra beras mampu berfungsi sebagai sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.

”Sebagai contoh di Kabupaten Sumbawa sejak Bulan Januari 2024 sudah terealisasi 730 Hektar dan puncak panen raya April ini diprediksikan mencapai 15.450 hektar.”

“Apakah daerah surplus beras ini harus dirasuki lagi oleh pasokan impor, sungguh di luar nalar,” tutupnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Kongsinews.com dan Infoemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Jazirahnews.com dan Hellobekasi.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Halal Bi Halal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI – Polri, Prabowo Semeja dengan Try Sutrisno
Gelombang Pemutusan Hubungan Keja Melanda Industri Media, Tantangan Serius bagi Dunia Pers Modern
Kasus Dugaan Suap Izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cirebon, KPK Panggil 2 Orang Saksi
Kejagung Periksa 2 Hakim Sebagai Saksi dalam Penyidikan Kasus Dugaan Suap Fasilitas Ekspor CPO
KPK Panggil Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy Arso Sadewo, Kasus Jual Beli Gas dengan PT PGN
KPK Panggil 2 Orang Petinggi LPEI Sebagai Saksi Terkait Kasus Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit
Bertemu di Mesir, Prabowo Subianto, dan Abdel Fattah El-Sisi Perkuat Kerja sama Ekonomi hingga Pertahanan
7 Pertanyaan Pamungkas dari Para Jurnalis Kawakan dan Inilah Jawaban Presiden Prabowo Subianto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 7 Mei 2025 - 11:14 WIB

Halal Bi Halal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI – Polri, Prabowo Semeja dengan Try Sutrisno

Senin, 5 Mei 2025 - 07:45 WIB

Kasus Dugaan Suap Izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cirebon, KPK Panggil 2 Orang Saksi

Selasa, 29 April 2025 - 08:46 WIB

Kejagung Periksa 2 Hakim Sebagai Saksi dalam Penyidikan Kasus Dugaan Suap Fasilitas Ekspor CPO

Selasa, 22 April 2025 - 15:11 WIB

KPK Panggil Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy Arso Sadewo, Kasus Jual Beli Gas dengan PT PGN

Senin, 21 April 2025 - 14:49 WIB

KPK Panggil 2 Orang Petinggi LPEI Sebagai Saksi Terkait Kasus Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit

Berita Terbaru