GAPKI Dorong Kelapa Sawit Masuk dalam RUU Komoditas Strategis, Minta RUU Segera Disahkan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 7 Januari 2025 - 16:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Gapki Eddy Martono. (Dok. gapki.id)

Ketua Umum Gapki Eddy Martono. (Dok. gapki.id)

SAWITPOST.COM – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap RUU Komoditas Strategis segera disahkan untuk mendukung eksistensi sawit dan kenyamanan berusaha.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

“Jadi dengan UU Komoditas Strategis ini bisa mendukung perlindungan industri sawit sebagai aset negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebun kelapa sawit adalah aset negara.

Menurutnya, banyak negara membutuhkan kelapa sawit dari Indonesia lantaran bernilai strategis.

Karena itu, Prabowo meminta para kepala daerah, tentara, hingga polisi ikut menjaganya.

Eddy memyebut Presiden Prabowo sangat memahami sawit sebagai komoditas strategis yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan energi nasional.

“Presiden memiliki kebijakan bagus untuk menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang harus dijaga oleh semua komponen bangsa.”

“Lantaran, program kemandirian energi melalui B40 ataupun B50 membutuhkan sawit sebagai bahan bakunya,” ujar dia dalam

Eddy juga mengharapkan dukungan kepala daerah serta aparat Polri-TNI untuk menjaga sawit.

Sebagai aset negara dan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Indonesia sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Sementara itu Anggota DPR RI Firman Subagyo sepakat bahwa sawit merupakan aset bangsa.

Oleh karena itu pihaknya berkomitmen terus melindungi petani sawit melalui penyusunan regulasi khusus.

“Saya sebagai wakil rakyat tetap berkomitmen mengusulkan terwujudnya UU Komoditas strategis di mana ada sawit di dalamnya,” kata Firman.

Salah satu hal yang konkret dilakukan, lanjut dia, DPR mendorong undang-undang perlindungan komoditas strategis termasuk dialaminya kelapa sawit.

Di negara mana pun, lanjutnya, seperti Amerika ada empat komoditas berbeda dilindungi undang-undang, kapas, kedelai, jagung, gandum karena ini ada potensi penerimaan negara.

Kemudian di Turki, itu ada perlindungan undang pertembakauan, di Malaysia, punya undang-undang perkelapasawitan.

“Dengan luas lahan yang cukup besar yang dikelola oleh petani kecil mau tidak mau undang-undang perlindungan komoditas strategis ini harus diundang-undangkan,” katanya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Duniaenergi.com dan Infomaritim.com

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Fokussiber.com dan Persda.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jabarraya.com dan Harianbanten.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Berita Terkait

Kementerian Perdagangan Ungkap Penyebab Kenaikan Harga Referensi Komoditas Minyak Kelapa Sawit
Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Sebesar 7,5 Persen akan Ditinjau Ulang, Pemerintah Beber Alasannya
Seluas 338 Hektar, Koperasi Aroma Kelola Lahan Perkebunan Sawit Bekas Pertambangan Barubara
Ini yang akan Dilakukan Menhut Raja Juli Antoni Usai Kementerian Kehutanan Bentuk Satuan Tugas Sawit
Meningkatnya Permintaan Minyak Kelapa Sawit dari India dan Tiongkok Dorong Kenaikan Harga CPO
Harga TBS Sawit Mitra Swadaya di Riau Tembus Rp3.453,69/Kg, Petani Untung Besar
Fokus Selesaikan Keberlanjuran Sawit di Kawasan Hutan, Ini Upaya Menhut Raja Juli Antoni
Gapki Ungkap Sejumlah Tantangan yang Dihadapi Industri Kelapa Sawit di Dalam Negeri dan Global
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 7 Januari 2025 - 16:53 WIB

GAPKI Dorong Kelapa Sawit Masuk dalam RUU Komoditas Strategis, Minta RUU Segera Disahkan

Rabu, 4 Desember 2024 - 11:46 WIB

Kementerian Perdagangan Ungkap Penyebab Kenaikan Harga Referensi Komoditas Minyak Kelapa Sawit

Selasa, 19 November 2024 - 15:00 WIB

Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Sebesar 7,5 Persen akan Ditinjau Ulang, Pemerintah Beber Alasannya

Senin, 18 November 2024 - 07:31 WIB

Seluas 338 Hektar, Koperasi Aroma Kelola Lahan Perkebunan Sawit Bekas Pertambangan Barubara

Sabtu, 2 November 2024 - 08:44 WIB

Ini yang akan Dilakukan Menhut Raja Juli Antoni Usai Kementerian Kehutanan Bentuk Satuan Tugas Sawit

Berita Terbaru