HALOAGRO.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan sejumlah upaya untuk melakukan pngendalian inflasi pangan.
Termasuk sinergi antara pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai langkah strategis Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri pada Senin (5/8/2024).
“Terima kasih kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersinergi bersama pusat dan daerah melaksanakan berbagai langkah strategis seperti Gerakan Pangan Murah (GPM).”
Baca Juga:
Dikabarkan Dekat dengan Andre Taulany, Berikut Ini Kriteria Cowok Idaman Artis Cantik Amanda Rigby
Anindya Bakrie Disepakati Menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia di Musyawarah Nasional Luar Biasa 2024
“Karena Gerakan Pangan Murah ini namanya gerakan, dikerjakan oleh kita bersama-sama, dan ini cukup membantu masyarakat luas.”
“Sehingga dampaknya juga dapat terasa dalam mendukung pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan tetap berada dalam range angka yang ditargetkan pemerintah,” ujar Arief.
Sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, GPM telah dilaksanakan sebanyak 6.116 kali di 37 provinsi dan 477 kab/kota baik menggunakan dukungan APBN, APBD, maupun mandiri.
Arief menambahkan, di samping GPM, bentuk langkah strategis lainnya yang dilaksanakan secara bersama-sama ialah memobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Baca Juga:
Wamentan Sudaryono Sebut Konversi Sawit ke B50 Bisa Jadi ‘Bargaining’ Indonesia kepada Internasional
Wamentan Sudaryono Sampaikan Progres Food Estate di Humbang Hasundutan dan Cetak Sawah di Merauke
Hingga 31 Juli 2024, Bapanas memfasilitasi distribusi pangan sebanyak 182,6 ton dengan berbagai jenis komoditas antara lain beras, jagung, bawang merah, daging ayam, dan cabai.
“Mengenai FDP, kami mendorong para kepala daerah untuk saling bersinergi melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD).”
“Kami di Badan Pangan Nasional mencontohkan dengan memfasilitasi distribusi pangan ini, misalnya jagung disilahkan para pimpinan daerah melakukan KAD, apalagi ada insentif fiskal.”
“Misalnya jagung di wilayah NTB itu surplus dan kita fasilitasi untuk disalurkan ke para peternak di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, bahkan kemudian dilakukan secara business to business,” papar Arief.
Baca Juga:
Kedaulatan Pangan dan Energi Harus Jadi Konsentrasi Indonesia, Ini Alasan Wamentan Sudaryono
Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Bapanas Siap Sokong dengan Cadangan Pangan Pemerintah
Begini Penjelasan Menejemen PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Soal Undur Diri dari Keanggotaan RSPO
Di samping itu, program penyaluran bantuan pangan beras berkontribusi positif secara signifikan bagi pengendalian inflasi.
Pada bulan-bulan penyaluran bantuan pangan beras, tingkat inflasi cenderung melaju lebih rendah, sehingga program ini terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2024.
“Realisasi penyaluran bantuan pangan beras seperti disebutkan bahwa bantuan pangan beras ini menjaga inflasi.”
“Untuk realisasi Januari sampai dengan Juni ini sudah mendekati 100 persen dan berikutnya ada tiga bulan tambahan, yaitu bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan Desember.”
“Jadi mohon seluruh Pemerintah Daerah menyiapkan bersama Bulog sehingga penyalurannya berjalan lancar dan masyarakat mendapat manfaat optimal dari program banpang ini,” tambahnya.
Diketahui inflasi komponen bergejolak (volatile food) bulan Juli 2024 turun dari 5,9% menjadi 3,6%.
Secara year on year (yoy) inflasi bulan Juli 2024 turun menjadi 2,13% dibandingkan Juli 2023.
Ini menunjukan kontribusi GPM dan FDP optimal dalam mengendalikan laju inflasi melalui upaya pengendalian pasokan dan harga pangan.
Arief menjelaskan produksi cabai yang belum merata didistribusikan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen.
Sementara bawang merah yang produksinya berlebih akan disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Selanjutnya apabila terjadi kelebihan produksi akan dilakukan ekspor ke negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.
“Bawang merah ini kalau kita sudah mencukupi produksinya, maka dilakukan Cadangan Pangan Pemerintah, setelah itu kita ekspor,” ungkap Arief.
Adapun pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% juga ditopang oleh terjaganya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) bulan Juli 2024 di angka 108,32%.
Selaras dengan target Presiden Joko Widodo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan NTP di atas angka 100.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekonominews.com dan Infofinansial.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hello.id dan Heijakarta.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
