BANDUNG – Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang seharusnya berlangsung tenang dan formal berubah panas ketika Fraksi PDI Perjuangan memutuskan walk out dari ruangan.
Keputusan itu bukan tanpa alasan. Bagi mereka, tindakan itu adalah bentuk pembelaan atas martabat lembaga legislatif yang dianggap tak dihargai oleh Gubernur Jawa Barat.
Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP, menjadi salah satu suara vokal dalam aksi ini.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Erick Thohir: Garuda Indonesia Tidak Lagi Terima PMN, Danantara Siap Suntik Modal Secara Korporasi
KLHK Bertindak Tegas: Perusahaan Limbah di Tangerang Ditutup dan Pemilik Diburu
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami merasa prihatin karena DPRD direndahkan dan dilecehkan,” ujarnya seusai rapat, Sabtu (17/5/2025).
Ia menekankan bahwa aksi tersebut bukan sekadar langkah politik fraksional, melainkan bentuk solidaritas terhadap lembaga perwakilan rakyat yang terkesan diabaikan oleh pihak eksekutif.
DPRD Jabar, Gubernur, dan Ketegangan Antar-Lembaga Pemerintah
Dalam sistem pemerintahan daerah, hubungan antara eksekutif dan legislatif semestinya bersifat saling menguatkan.
Baca Juga:
Kredit Bermasalah Sritex, Penahanan 3 Tersangka Warnai Babak Baru Pengusutan Korupsi Rp3,5 Triliun
Panorama Hijau Lapangan Golf yang Menyimpan Ancaman Kesehatan Tersembunyi
Namun dinamika politik lokal seringkali memperlihatkan hal sebaliknya. Ketegangan antara Gubernur Jabar dan DPRD bukan baru kali ini terjadi.
Fraksi PDIP menilai bahwa gubernur acap kali menggulirkan kebijakan tanpa konsultasi ataupun pelibatan aktif DPRD sebagai representasi rakyat.
“Gubernur seharusnya melibatkan DPRD dalam setiap kebijakan. Kami ini representasi seluruh warga Jawa Barat,” ujar Memo Hermawan.
Ia menyebut bahwa dalam banyak kasus, lembaga legislatif hanya dijadikan stempel formal atas keputusan yang telah disusun eksekutif.
Baca Juga:
Menkop Budi Arie Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi di Lembaga Koperasi dan UMKM Nasional
Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan oleh Dukungan BUMN, Ini Strategi Pemerintah
Pertamina Raih Green World Awards 2025 for Environmental: Hijau dari Jawa, Bergema di Auckland
Ketimpangan komunikasi antara dua lembaga itu tidak hanya berdampak pada relasi politik internal, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan.
Tanpa kolaborasi strategis, berbagai program kerja pemerintah daerah rentan menabrak aturan dan menuai resistensi dari kalangan dewan.
Jalan Interpelasi: Menuntut Klarifikasi Bukan Konfrontasi
Aksi walk out ini tak berhenti sebagai teatrikal politik. Memo mengusulkan agar pimpinan DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Barat.
Interpelasi adalah mekanisme formal bagi legislatif untuk meminta penjelasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah.
“Perlu ada interpelasi agar gubernur memberikan klarifikasi langsung kepada DPRD,” kata Memo.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konstitusional untuk mengoreksi arah kebijakan dan memastikan keharmonisan antarlembaga.
Dalam praktik demokrasi, interpelasi bukan bentuk perlawanan, melainkan pengawasan.
Keseimbangan antara fungsi kontrol dan kolaborasi menjadi elemen vital agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Menguatkan Peran DPRD, Menghindari Konflik Simbolik
Ketika ketegangan politik diekspresikan dalam bentuk walk out, publik sering kali terjebak dalam drama simbolik ketimbang memahami substansi permasalahan.
Dalam kasus ini, substansinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan relasi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan publik tetap akomodatif, transparan, dan partisipatif.
Gubernur Jawa Barat dan DPRD, apapun warna politiknya, perlu kembali ke prinsip dasar demokrasi: kekuasaan dijalankan untuk dan atas nama rakyat.
Ketegangan semacam ini seharusnya bisa dijembatani melalui dialog yang sehat dan mekanisme yang telah disediakan konstitusi, seperti interpelasi atau rapat kerja bersama.
Sebab, ketika komunikasi politik tersumbat, yang dirugikan bukan hanya lembaga, tapi seluruh masyarakat Jawa Barat yang menanti sinergi dan pelayanan publik yang optimal.***
Untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Persrilis.com atau Jasasiaranpers.com di lebih dari 175an media.
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Sapulangit Media Center (SMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Kengpo.com dan Kongsinews.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Helloidn.com dan Kontenberita.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Malukuraya.com dan Bantenekspres.com
