JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali membongkar praktik korupsi berskala besar yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Pada Rabu malam, 21 Mei 2025, Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Penahanan dilakukan setelah tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka di empat kota berbeda.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Erick Thohir: Garuda Indonesia Tidak Lagi Terima PMN, Danantara Siap Suntik Modal Secara Korporasi
KLHK Bertindak Tegas: Perusahaan Limbah di Tangerang Ditutup dan Pemilik Diburu
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terhadap tiga tersangka mulai malam ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, di Gedung Bundar, Jakarta.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita lebih dari 15 barang bukti termasuk laptop, tablet, dan sejumlah dokumen penting terkait proses pemberian kredit yang disorot.
Profil Tersangka: Dari Bankir hingga Bos Tekstil Terbesar di Asia Tenggara
Ketiga tersangka yang kini ditahan berasal dari berbagai latar belakang institusi keuangan dan industri.
Baca Juga:
Panorama Hijau Lapangan Golf yang Menyimpan Ancaman Kesehatan Tersembunyi
Menkop Budi Arie Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi di Lembaga Koperasi dan UMKM Nasional
Mereka adalah Dicky Syahbandinata (DS), eks Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada 2020.
Kemudian Zainuddin Mappa (ZM), eks Direktur Utama PT Bank DKI tahun yang sama.
Terakhir adalah Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Direktur Utama PT Sritex periode 2005 hingga 2022.
Nama terakhir cukup dikenal dalam dunia industri tekstil Indonesia karena memimpin perusahaan keluarga yang pernah jadi eksportir terbesar tekstil militer untuk NATO dan PBB.
Baca Juga:
Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan oleh Dukungan BUMN, Ini Strategi Pemerintah
Fraksi PDIP Walk Out Bela Marwah DPRD Jawa Barat, Memprotes Gubernur yang Dinilai Abaikan Legislatif
Pertamina Raih Green World Awards 2025 for Environmental: Hijau dari Jawa, Bergema di Auckland
Penetapan mereka sebagai tersangka menandai awal pengusutan serius terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas perbankan yang melibatkan otoritas kredit dan pelaku industri besar.
Dugaan Penyimpangan Kredit: Nilai Outstanding Capai Rp3,5 Triliun
Berdasarkan temuan awal Kejagung, total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi dalam kasus ini mencapai Rp3,58 triliun.
Dari jumlah itu, negara diduga menderita kerugian keuangan senilai Rp692.987.592.188.
Penyidikan menduga ada praktik pelanggaran hukum dalam proses pemberian dan penggunaan kredit, mulai dari pelonggaran syarat agunan, manipulasi dokumen, hingga dugaan kolusi antara bankir dan debitur.
Kredit yang semula ditujukan untuk mendukung likuiditas usaha tekstil justru berakhir dalam kondisi gagal bayar setelah perusahaan masuk masa sulit selama pandemi Covid-19.
Menurut Kejagung, barang bukti yang kini diamankan akan menjadi pintu masuk untuk menelusuri aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain dalam skema kredit bermasalah ini.
Jejak Digital dan Bukti Fisik: Apa Saja yang Disita Penyidik?
Tim penyidik Jampidsus menyisir kediaman tersangka di Jakarta Utara, Solo, Bandung, dan Makassar.
Barang-barang yang disita antara lain laptop pribadi, tablet, serta dokumen internal yang berisi catatan komunikasi, transaksi perbankan, hingga laporan keuangan yang diduga dimanipulasi.
“Sesuai prinsip transparansi, kami akan menyampaikan setiap perkembangan kepada publik,” tegas Qohar.
Sumber internal menyebutkan bahwa sebagian bukti digital menunjukkan indikasi penyusunan proposal kredit yang tidak sesuai prosedur risk management bank pemberi pinjaman.
Beberapa nama pejabat bank aktif juga tengah dalam radar penyidik meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka.
Jika cukup bukti, status penyidikan dapat berkembang menjadi penyidikan korporasi yang menjerat institusi keuangan tempat para tersangka bekerja.
Sanksi Hukum dan Ancaman Pasal Berlapis untuk Para Tersangka
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang tersebut telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai kerugian negara.
Menurut ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kasus seperti ini menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal pada lembaga keuangan milik negara.
“Kolusi antara bankir dan peminjam adalah bentuk moral hazard yang tak hanya merugikan negara tapi juga merusak integritas sektor perbankan,” ujarnya.
Ia menyarankan audit menyeluruh terhadap kebijakan pemberian kredit pada BUMD dan BUMN yang rentan digunakan sebagai alat kepentingan jangka pendek.
Analisis dan Solusi: Perlu Reformasi Pengawasan Kredit dan Deteksi Dini Moral Hazard
Kasus Sritex bukan yang pertama menyingkap rapuhnya tata kelola kredit korporasi di Indonesia.
Kredit bermasalah (non-performing loan) pada korporasi besar sering kali bermula dari hubungan istimewa antara peminjam dan pejabat bank.
Salah satu solusi yang kini mendesak adalah penguatan fungsi audit internal dan pengawasan independen pada bank-bank BUMD dan BUMN.
Teknologi berbasis AI dan big data dapat diintegrasikan untuk mendeteksi pola kredit yang menyimpang sejak awal, sebelum merugikan negara.
Pemerintah juga perlu menetapkan mekanisme pemberian kredit berbasis risiko sektor, dengan batas maksimal keterpaparan pada industri yang rawan fluktuasi seperti tekstil.
Kejaksaan Agung, dengan langkah transparannya kali ini, layak diapresiasi karena mendorong penegakan hukum yang menyasar elite ekonomi dan pelaku korporasi.
Namun yang lebih penting, kasus ini harus menjadi titik tolak reformasi sistemik, bukan sekadar pencitraan penegakan hukum musiman.***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisnews.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoekspres.com dan Serambiislam.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jabarraya.com dan Apakabargrobogan.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
