JAKARTA – Kawasan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu pagi, 21 Mei 2025 disambut suasana yang sedikit berbeda.
Tepat pukul 10.17 WIB, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, melangkah masuk ke markas lembaga antirasuah itu.
Mengenakan kemeja putih berlogo Kemenkop dan celana hitam, ia didampingi sejumlah pejabat kementerian. Senyumnya tipis, langkahnya tenang.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Erick Thohir: Garuda Indonesia Tidak Lagi Terima PMN, Danantara Siap Suntik Modal Secara Korporasi
KLHK Bertindak Tegas: Perusahaan Limbah di Tangerang Ditutup dan Pemilik Diburu
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Budi bukan untuk menjalani pemeriksaan atau memberikan keterangan hukum, melainkan dalam rangka audiensi resmi yang telah dijadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, kepada awak media yang menunggunya di pelataran gedung, Budi hanya berucap singkat, “Nanti ya,” tanpa merinci maksud kedatangannya.
Namun tak lama berselang, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda tersebut.
Baca Juga:
Kredit Bermasalah Sritex, Penahanan 3 Tersangka Warnai Babak Baru Pengusutan Korupsi Rp3,5 Triliun
Panorama Hijau Lapangan Golf yang Menyimpan Ancaman Kesehatan Tersembunyi
“Benar, hari ini KPK menerima audiensi dari Kementerian Koperasi. Pertemuan membahas berbagai upaya pencegahan korupsi,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta.
Mengapa Kemenkop Menyambangi KPK?
Kunjungan Menteri Koperasi ke KPK bukan tanpa konteks. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor koperasi dan UMKM menjadi salah satu sasaran pengawasan antikorupsi karena nilai anggaran yang terus meningkat.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, alokasi dana untuk pemberdayaan UMKM dan koperasi mencapai Rp140 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut data Kemenkop UKM, masih banyak koperasi dan lembaga keuangan mikro yang belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan dana, terutama yang bersumber dari APBN dan pinjaman lunak pemerintah.
Baca Juga:
Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan oleh Dukungan BUMN, Ini Strategi Pemerintah
Fraksi PDIP Walk Out Bela Marwah DPRD Jawa Barat, Memprotes Gubernur yang Dinilai Abaikan Legislatif
Pertamina Raih Green World Awards 2025 for Environmental: Hijau dari Jawa, Bergema di Auckland
Risiko korupsi membayangi, dari penyalahgunaan subsidi hingga manipulasi laporan keuangan.
Budi Arie, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan dikenal vokal soal pemberantasan korupsi dana desa, tampaknya membawa semangat serupa ke ranah koperasi.
Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya sinergi dengan KPK dalam membangun sistem yang akuntabel.
Sinergi Pencegahan: Bukan Sekadar Formalitas?
KPK, dalam siaran resminya, menilai audiensi semacam ini penting untuk membangun integritas kelembagaan.
Salah satu agenda pertemuan adalah pembahasan penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Kemenkop serta pembuatan roadmap antikorupsi untuk sektor koperasi.
“Pencegahan jauh lebih efisien dibanding penindakan,” kata Budi Prasetyo.
Ia menambahkan, KPK siap mendampingi kementerian dalam membangun tata kelola yang transparan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan digital.
Namun, skeptisisme tetap ada. Pengamat antikorupsi dari Transparency International Indonesia, Rully Kusnadi, menyebut pertemuan ini harus diikuti dengan langkah konkret.
“Kita sering melihat menteri datang ke KPK untuk audiensi, tapi praktik di lapangan tetap tidak berubah,” katanya.
Koperasi dan UMKM: Sektor Rentan atau Harapan Ekonomi?
Sektor koperasi dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Lebih dari 64 juta pelaku usaha mikro menopang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Namun justru karena jangkauannya yang luas dan struktur pengelolaannya yang kerap informal, sektor ini menjadi rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari hasil audit 2023, ditemukan lebih dari 1.200 kasus penyimpangan dana bantuan koperasi di 20 provinsi.
Mulai dari penggelembungan data anggota koperasi, pengalihan dana ke rekening pribadi, hingga pencairan fiktif dana bantuan modal.
Kemenkop saat ini tengah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simkop) berbasis digital sebagai salah satu upaya menutup celah penyalahgunaan dana.
Namun, digitalisasi saja tidak cukup tanpa penegakan disiplin dan audit berkala.
Membangun Koperasi Bersih: Apa Solusinya?
Kunjungan Budi Arie ke KPK sejatinya adalah titik awal penting untuk memperbaiki tata kelola sektor koperasi dan UMKM.
Namun perbaikan sistemik membutuhkan lebih dari sekadar simbolisasi politik. Beberapa solusi konkret yang dapat didorong:
1. Audit Internal Berkala: Melibatkan auditor independen untuk mengawasi penggunaan dana koperasi.
2. Transparansi Digital: Wajibkan seluruh koperasi penerima bantuan mengunggah laporan keuangan ke platform publik.
3. Whistleblower Protection: Perluas kanal pelaporan pelanggaran di sektor UMKM, dengan jaminan perlindungan identitas pelapor.
4. Pelatihan Antikorupsi: Integrasikan kurikulum antikorupsi dalam pelatihan manajemen koperasi.
5. Pendampingan KPK dan BPKP: Libatkan dua lembaga pengawasan dalam proses seleksi penerima dana dan pengawasan implementasinya.
Jika upaya-upaya ini dijalankan secara konsisten, sektor koperasi bukan hanya menjadi motor penggerak ekonomi.
Tetapi juga contoh nyata keberhasilan tata kelola publik yang bersih dan berintegritas.***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Infoemiten.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
