PDI Perjuangan Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, Termasuk Menteri yang Berasal dari Kalangan Kadernya

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 15 Agustus 2024 - 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/sekjenpdiperjuangan)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/sekjenpdiperjuangan)

HALLOAGRO.COM – PDI Perjuangan menanggapi isu resuffle kabinet, termasuk yang dikabarkan menimpa menteri yang berasal dari kalangan kader PDIP.

Termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang dikabarkan akan terkena perombakan kabinet.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sejak awal partainya tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet, meski mengantarkan kemenangan pada dua kali pemilu.

“Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” kata

“Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan.”

“Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” katanya.

PDIP Menghormati Hak Prerogatif Presiden dalam Keputusan Resuffle Kabinet

Dikutip Arahnews.com, Hasto mengatakan, PDI Perjuangan selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik.

Termasuk menghormati hak prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet.

Oleh karena itu, terkait isu adanya kabar yang menyebut salah satu menteri dari kadernya terkena perombakan kabinet.

Hasto menyatakan PDIP menghormati hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo.

“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif.”

“Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024)

Berpolitik untuk Penuhi Kepercayaan masyarakat Sesuai Janji Kampanye

Menurut Hasto, berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.

“Jadi, itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye.”

“Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” ujar Hasto

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Saya ‘kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan.”

“Saya masih punya hak prerogatif itu,” jelas Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN.***

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Pangannews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Kalimantanraya.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Terkait Polemik Kebijakan LPG 3 KIlogram, Bahlil Lahadalia Tegur Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya
Jokowi Masuk dalam Nominasi Sebagai Tokoh Dunia Paling Korup 2024 versi OCCRP, Haidar Alwi Beri Tanggapan
Cegah Mantan Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Ini Penjelasan KPK
Jokowi Temui Prabowo Subianto, AHY: Saling Komunikasi dan Pikirkan Hal Penting untuk Kemajuan Indonesia
Partai Demokrat Tanggapi Soal Kemungkinan PDIP Gabung ke dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto
Berpeluang Menjadi Menteri, Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Beri Perhatian kepada Relawan
Minta Maaf untuk Pak Harto, Mbak Tutut: Apa yang Dilakukan Saat Itu demi Kepentingan Bangsa dan Negara
MPR RI Usulkan agar Presiden RI ke-2 Soeharto Dipertimbangkan Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 15:10 WIB

Terkait Polemik Kebijakan LPG 3 KIlogram, Bahlil Lahadalia Tegur Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya

Kamis, 2 Januari 2025 - 15:30 WIB

Jokowi Masuk dalam Nominasi Sebagai Tokoh Dunia Paling Korup 2024 versi OCCRP, Haidar Alwi Beri Tanggapan

Kamis, 26 Desember 2024 - 08:58 WIB

Cegah Mantan Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Ini Penjelasan KPK

Senin, 9 Desember 2024 - 14:31 WIB

Jokowi Temui Prabowo Subianto, AHY: Saling Komunikasi dan Pikirkan Hal Penting untuk Kemajuan Indonesia

Kamis, 10 Oktober 2024 - 19:27 WIB

Partai Demokrat Tanggapi Soal Kemungkinan PDIP Gabung ke dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto

Berita Terbaru