JAKARTA – Bulog, pengusaha lokal dan penggiling padi harus membeli gabah kering panen Rp6.500/kg, dan untuk jagung Rp5.500/kg.
Sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan oĺeh pemerintah
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono mengatakan hal itu di Pekanbaru, Senin (3/2/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 2 tahun 2025.”
“Tentang perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi gabah dan beras mulai berlaku 15 Januari 2025,” kata Wamentan Sudaryono.
Menurut dia kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan.
“Semua bantuan Kementerian Pertanian berupa bibit dan alat alat mesin pertanian gratis dan tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apapun.”
Baca Juga:
Strategi Baru Indonesia: Diversifikasi Mitra Ekonomi Lewat FTA dengan Uni Eropa
IEU-CEPA Masuk Tahap Akhir, Indonesia Mantapkan Diri di Pasar Eropa
Menteri UMKM Serahkan Dokumen Lengkap ke KPK soal Surat Istri
“Jika ada yang oknum yang meminta tebusan atas bantuan pemerintah maka segara lapor ke pihak berwenang karena itu sudah melanggar hukum,” katanya.
Dengan demikian pemerintah dan segala pihak terkait dapat bergerak bersama mewujudkan swasembada pangan dan tidak ada lagi petani dirugikan.
Ia mengatakan, tekad ini sekaligus kebijakan skala prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Era pemerintahan saat ini menuntut seluruh sektor untuk bekerja sama, berkontribusi dalam swasembada pangan, termasuk dari TNI dan Polri.
Baca Juga:
Kreativitas Komunikasi PHE Diakui ASEAN, Raih Dua Penghargaan
Riza Chalid Ditersangkakan Korupsi Minyak, Kejagung Koordinasi dengan Singapura
Risiko Hukum Tambang Mengemuka, KPK Panggil Eks Menteri Bahas Tata Kelola
“Mulai dari tentara ikut menanam padi, kepolisian sudah menanam jagung, menunjukkan bahwa ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah,” katanya.
Ia mengatakan pihaknya juga akan melakukan pengawasan ketat mendukung program ketahanan di setiap daerah yang harus berjalan dengan baik.
Ia menekankan semua wilayah yang sudah dikunjunginya harus ada tindak lanjut progres, harus dimonitor dan dimandori.
Jangan ditinggal tidur supaya program ini terlaksana dengan baik untuk mensejahterakan petani.**
Artikel di atas, sebelumnya telah dipublikasikan media online Haloagro.com. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnispost.com dan Ekbisindonesia.com
Baca Juga:
Era Baru Tata Kelola BUMN: Kementerian Fokus Regulasi, Danantara Bisnis
Kasus Korupsi EDC BRI: KPK Telusuri Rp700 Miliar, Sita Rp10 Miliar
Heboh Surat untuk Istri Menteri, Maman Datangi KPK dengan Bukti
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Apakabartv.com dan Pusatsiaranpers.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Sulawesiraya.com dan Harianjayakarta.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
